RAPAT KOORDINASI PPRG ( PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER ) TAHUN 2017 PDF Print E-mail
Written by Lestari   
Thursday, 02 November 2017 09:24


     Rapat koordinasi Urgensi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Rabu 1 November 2017 pukul 09.00 WIB. Dihadiri oleh segenap tim pokja perwakilan dari beberapa SKPD. Rapat dibuka oleh Ibu Rita Marlianawati, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat san Sosial Budaya Bappeda Kota Tegal dan sebagai narasumber rapat Bapak Sri Gunarto, SH, MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP2PA Kota Tegal.          
   Pemerintah berupaya untuk menguatkan pembangunan kualitas hidup manusia agar tercapai kehidupan yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender adalah melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender (laki-laki maupun perempuan) melalui kebijakan & Program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Hal tersebut telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamakan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah.

      Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan dasar dalam proses penyusunan kebijakan Prencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisis gender. Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) tertuju pada akomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Pada Pelaksanaanya dengan melihat fakta yang ada masih terdapat kesenjangan terhadap perempuan diantaranya beban ganda yang memberatkan salah satu jenis kelamin terhadap kaum perempuan; Subordinasi (Pernomorduaan) menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki; marginalisasi (Pemiskinan) adanya proses penyisihan yang menyebabkan kemiskinan bagi perempuan; Stereotipe (pelabelan Negatif) sikap megatif terhadap perempuan yang membuat posisi perempuan berada di pihak yang dirugikan. PUG memberikan arahan kebijakan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan melalui strategi dengan peningkatan dan pemahaman komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam tahapan, proses, dan bidang pembangunan di tingkat nasional maupun daerah selain itu penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) juga dilakukan di berbagai bidang pembangunan  di tingkat nasional dan daerah. Program yang mendukung tim pokja PUG meliputi cakupan bidang diantaranya bidang ekonomi, bidang politik, bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang hukum. 

    Pemerintah Kota Tegal sesuai dengan keputusan Walikota Tegal Nomor 463.2.23/034.A/2017 tentang pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender kota Tegal. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) Kota Tegal sejauh ini berupaya melakukan peningkatan kualitas kelembagaan PUG, SDM melalui sosialisasi, advokasi dan rapat koordinasi dalam mengatasi keterbatasan SDM disetiap OPD yang ada, baik secara kuantitas maupun kualitas; Telah diselenggarakan pelatihan penyusunan PPRG bagi seluruh anggota focal point gender dan diklat PPRG bagi pejabat struktural agar kinerja kelembagaan PUG lebih optimal; Memfasilitasi dan melakukan pendampingan Anggaran Responsif Gender (ARG) OPD agar dikelola dengan maksimal. 


Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 20:16