Forum Konsultasi Publik "Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal Th 2019" PDF Print E-mail
Written by Lestari   
Friday, 19 January 2018 10:07

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
      Bappeda Kota Tegal mengadakan forum konsultasi publik "Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal Th 2019 pada hari kamis 18 Januari 2018 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Adipura Kota Tegal. Acara dihadiri dan dibuka oleh Staf Ahli Walikota Tegal Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yaitu Bapak Sugeng Suwaryo, S. Sos. Dihadiri pula kepala Bappeda Kota Tegal Ir. H. Nur Effendi, M.Si beserta sekretaris Bappeda Kota Tegal, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Tegal. Turut hadir pula seluruh SKPD, Kelurahan, Kecamatan dan Organisasi/Lembaga perwakilan masyarakat.
   Dalam pidatonya pembukaan  forum, dikatakan bahwa program masing-masing OPD perlu terus dikembangkan secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga kegiatan yang akan direncanakan selanjutnya diolah untuk memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan yang terarah, terkendali dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Forum konsultasi publik menjadi forum yang strategis karena berkaitan dengan masa depan kemajuan Kota Tegal dengan harapan apa yang telah dilakukan hendaknya diperkuat terutama kebijakan pemerintah kota masih difokuskan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan kepada seluruh kepala OPD, untuk membangun komitmen bersama dalam rangka peningkatan pelayanan seluruh program yang ada di pemerintah pusat kemudian pemerintah provinsi hingga kepada pemerintah daerah kemudian turun ke tingkat kecamatan dan kelurahan harus sinkron dan sinergis sehingga pada akhirnya nanti outputnya yang dihasilkan dapat berkualitas.

   Kepala Bappeda dalam paparannya juga menyampaikan 7 prioritas pembangunan Tahun 2019 yaitu 
 1. Peningkatan penanggulangan kemiskinan  dan  pengangguran  merata 
     pada seluruh wilayah. 
 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat  berbasis potensi unggulan dan
     rekayasa teknologi dengan fokus perhatian pada koperasi dan UMKM.
 3. Pemantapan kualitas dan kapasitas  SDM  serta sarana  danprasarana 

     yang  memadai  untuk   menjamin   keberlanjutan   pelayanan  prima 

     kepada masyarakat. 
 4. Pemantapan kualitas infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan 
 5. Pemantapan   pengelolaan   sumber   daya   alam   yang   bijaksana  
     mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang lestari.
 6. Pemantapan   derajat    kerukunan   masyarakat   dan    memberikan  
     penghargaan tinggi pada budaya lokasi serta tercapainya kondusivitas 
     wilayah. 
 7. Pemantapan  penyelenggaraan  tata  kelola pemerintahan yang bersih 
     dan baik dan iklim demokrasi yang kondusif. 
   Terdapat banyak masukan pada prioritas pembangunan Tahun 2019 diantaranya pada prioritas kedua Dekopinda memberikan masukan tentang pembinaan koperasi menurut Drs. Khaerul Huda, M.Si peran Dekopindo strategis karena banyak koperasi yang kolaps, harapannya nanti dalam pembahasan anggaran dapat konsistensi agar lebih optimal. Dewan Kesenian Kota Tegal memberikan masukan tentang budaya lokal pada prioritas keenam agar lebih ditonjolkan dan agar dikenal oleh masyarakat kota Tegal. PD Muhammdiyah menyarankan untuk program ketujuh agar membangun dengan kebersamaan dan keselarasan. Dewan Pendidikan Kota Tegal pada prioritas ketiga mengatakan bahwa terdapat efek dari zonasi sekolah swasta kekurangan murid berharap ada bantuan dari pemerintah. Poltransjaya memberikan masukan pada prioritas keempat mengenai perlu dibangunnya fly over sebidang untuk rel kereta agar dapat mengurangi kemacetan. 
     Forum konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengharmonisasikan usulan kegiatan mendatang agar bisa bersinergi, maka rancangan RKPD harus sesuai dengan sasaran dan prioritas bidangnya masing-masing terutama akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Menampung aspirasi publik mulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum gabungan OPD, forum konsultasi publik yang ada diharapkan dapat memberikan kelurahan berupa kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memuktahirkan RKPD dan Renja OPD agar menjadikan kota Tegal lebih baik kedepannya.


Last Updated on Saturday, 20 January 2018 19:58