TUGAS POKOK DAN FUNGSI Print
Written by TRI SETYO WIBOWO   
Thursday, 16 March 2017 00:00

(Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan


Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan
b.Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;

c.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;

d.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan

e.Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL

(Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2009)

1.

Kepala Badan :


a.

Ikhtisar Jabatan :



Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.





b.

Uraian Tugas :



  1)
Menyusun kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.



2).

Melaksanakan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.



3).

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.



4).

Membina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.



5).

Mengendalikan penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan



6).

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.





2.

Sekretaris :


a.

Ikhtisar Jabatan :



Melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi : pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.





b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.



2).

Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah.



3).

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.



4).

Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.



5).

Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.



7).

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah.



8).

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



9).

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.







2.1.

Kepala Sub Bagian Program


Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, meliputi : perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.







2.2.

Kepala Subbagian Keuangan :






Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.







2.3.

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian :







Mempunyai tugas pengyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pembinaan ketatausahan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.






3.

Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya


a.

Ikhtisar Jabatan :



Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya, meliputi : penyusunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya, meliputi : Penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat dan sosial budaya.





b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



2).

Verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



3).

Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.


4).

Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat dan sosial budaya.



5).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.


7).

Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat dan sosial budaya.



8).

Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya.



9).

Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



10).

Pengendalian/Monitoring pelaksanaan perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



11).

Pengelolaan data informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya.



12).

Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya; dan



13).

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.






3.1.

Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat








Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelasanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah pencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencaaan pembangunan daerah di bidang urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, serta kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.










3.2.

Kepala Sub Bidang Sosial Budaya




a.

Ikhtisar Jabatan :




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sosial budaya, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pemangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatandengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelasanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan sosial, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.






4.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam


a.

Ikhtisar Jabatan :



Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakann, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisassi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.


b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



2).

Verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



3).

Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



4).

Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daearah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



5).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jagka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang ekonoi dan sumber daya alam.



7).

Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



8).

Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Bidang ekonomi dan sumber daya alam.



9).

Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



10).

Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



11).

Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.



12).

Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, dan



13).

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.










4.1.

Kepala Sub bidang Ekonomi





Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ekonomi, meliputi: penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, dan pariwisata.






4.2.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam meliputi: penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan kelautan dan perikanan, pertanian, pangan dan lingkungan hidup.





5.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :




a.

Ikhtisar Jabatan :



 budaya.Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan nisergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.





b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



2).

Verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



3).

Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang insfrastruktur dan pengembangan wilayah.



4).

Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



5).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



7).

Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



8).

Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.



9).

Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



10).

Pengendalian/Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



11).

Pengendalian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.



12).

Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan



13).

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.






5.1.

Kepala Sub Bidang Infrastruktur




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daearh, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daearah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, dan perhubungan.

5.2.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan wilayah, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan penataan ruang, pertanahan, komunikasi, dan informatika, persandian, statistik dan kecamatan.






6.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan :


a.

Ikhtisar Jabatan :



Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian, pengembangan dan inovasi, dan data dan informasi pembangunan, meliputi : penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan, pelaksanaan kegiatan kelitbangan, penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan, pengyusunan laporan kegiatan kelitbangan, optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta, penyelenggaraan disemiminasi hasil kelitbangan, serta pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi pembanganan.





b.

Uraian Tugas :



1).

Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah.



2).

Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya.



3).

Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada walikota dan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota.



4).

Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.



5).

Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan san pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan.



6).

Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.



7).

Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah



8).

Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.



9).

Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa.



10).

Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatian, pemagangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemapuan organisasi.



11).

Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan Perangkat Daerah di lingkungan kota.



12).

Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,pengkajian,penerapan,pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku



13).

Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemrintah maupun dengan lembaga Litbang swasta.



14).
Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di daerah.


15).
Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi pembangunan; dan


16).
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.









6.1.

Kepala Subbidang Data, Analisa dan Statistik :





Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasikan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian, me;iputi : optimalisasi kerja sama penelitian dan pengkajian, pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian.







6.2.

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian :





Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidnag pengembangan dan inovasi, meliputi : penguatan kelembagaan dan sumber daya inovasi.






6.3
Kepala Data dan Informasi Pembangunan




Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang data dan informasi pembangunan, meliputi : pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pembangunan.







Last Updated on Wednesday, 15 March 2017 19:51