RAPAT KOORDINASI TKPK KOTA TEGAL TAHUN 2022

Pada Rabu (2/11), Bappeda Kota Tegal selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tegal menyelenggarakan Rapat Koordinasi TKPK Kota Tegal Tahun 2022. Rapat Koordinasi TKPK diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari agenda percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Oleh sebab itu, Rapat Koordinasi Tahun 2022 ini mengambil tema “INTEGRASI DATA DAN KONVERGENSI PROGRAM MULTISEKTOR UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM”. Kegiatan ini diikuti oleh segenap anggota TKPK Kota Tegal, Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Gabungan Organisasi Wanita, serta stakeholder terkait.

Pada R-APBD Tahun 2023 Pemerintah Kota Tegal merencanakan alokasi anggaran sebesar 70,4 Milyar Rupiah untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem melalui tiga stretegi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), yaitu: (1) Program pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (2) Program peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) Program penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dalam Rapat Koordinasi Tahun 2022 mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim sebesar Rp70,4 miliar di tahun 2023.

Kegiatan yang berlangsung di sebuah hotel di Tegal, Rabu (2/11) dengan tema Integrasi Data dan Konvergensi Program Multisektor untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal Sri Primawati Indraswari menyampaikan hal tersebut saat memberikan paparan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

“Terkait rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), sebagaimana arahan Bapak Presiden, telah kita susun program penanggulangan melalui tiga strategi utama dengan total anggaran pada RAPBD Tahun 2023 sebesar Rp70,4 miliar,” kata Sri Primawati.

Pada Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat; didukung oleh anggaran sebesar Rp34,5 miliar yang di antaranya diperuntukkan untuk pemberian jaminan kesehatan (PBI-JKN) bagi ruta miskin, bantuan seragam sekolah bagi siswa miskin, penyelenggaraan pendidikan nonformal/kesetaraan, Program Tegal Teman Lansia, melalui bantuan uang dan bantuan pemakanan bagi lansia terlantar, serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, bantuan penunggu pasien, serta santunan kematian.

Sri Primawati menambahkan pada Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat didukung oleh anggaran sebesar Rp2,67 miliar yang di antaranya diperuntukkan untuk dukungan program bidang ketenagakerjaan seperti Job Cafe, Program Magang Kerja, serta Pelatihan Calon tenaga Kerja Berbasis Kompetensi, Kemudian terdapat beberapa kegiatan Pelatihan/ Pemberdayaan bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1, Pembinaan dan Pendampingan bagi UMKM, Nelayan, serta Pembudidayaan ikan.

Pada Program Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan; didukung oleh anggaran sebesar Rp33,22 miliar yang di antaranya diperuntukkan untuk perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, Rehabilitas RTLH, Pembangunan dan peningkatan Sarpras Pendidikan.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyampaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu ada konseptual framework dalam penanganan kemiskinan yang benar, karena penanggulangan kemiskinan tidak bisa dikerjakan oleh single sector, namun harus dikerjakan secara bersama-sama atau kolaborasi. 

Dedy Yon berharap agar dilakukan percepatan ketersediaan data yang akurat tentang tingkat kesejahteraan sosial, khususnya di Kota Tegal, agar ada pegangan data yang benar, sesuai dengan kondisi saat ini.

“Saya berharap agar dilakukan percepatan ketersediaan data yang akurat tentang tingkat kesejahteraan sosial, khususnya di Kota Tegal. Supaya kita punya pegangan data yang benar, sesuai dengan kondisi kita,” kata Wali Kota Tegal.

Kemudian terkait intervensi sosial terhadap keluarga penerima bantuan, Wali Kota mengusulkan ke depan agar menggunakan pendekatan pemberdayaan. Bukan semata-mata hanya memberikan bantuan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Tegal Ir.R. Resti Drijo Prihanto, M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya menyelenggarakan secara rutin Rapat Koordinasi kaitan dengan pengentasan kemiskinan untuk mensosialisasikan arahan dari Pemerintah Pusat terkait strategi dan kebijakan nasional serta peran Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Selain adalah untuk menyampaikan gambaran umum profil data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Kota Tegal yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta penyampaian Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Tegal Tahun 2023. 

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan bantuan secara simbolis Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tegal, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta Bantuan Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) Kota Tegal.



Tinggalkan Balasan